KOTAMOBAGU, JurnalBMR.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulut di Manado pada Selasa, 31 Maret 2026. Wali Kota Kotamobagu, Wenny Gaib, menyerahkan langsung LKPD tersebut kepada Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo.
Proses penyerahan ini menjadi sebuah langkah penting dalam komitmen Pemkot Kotamobagu untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Rafhan Mokoginta, menekankan bahwa LKPD Unaudited merupakan kewajiban konstitusional dan bentuk nyata pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Penyerahan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 ini adalah wujud komitmen kami dalam menghadirkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” jelas Rafhan.
Setelah dokumen diserahkan, BPK akan segera melaksanakan audit mendetail terhadap laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung pada pekan depan, dengan fokus pada aspek validitas, kepatuhan, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Hasil dari proses audit ini akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini BPK mengenai kewajaran laporan keuangan Pemkot Kotamobagu untuk Tahun Anggaran 2025. “Setelah audit selesai, BPK akan menyampaikan opini atas LKPD dalam bentuk LHP. Kami berharap hasilnya memberikan gambaran positif terhadap tata kelola keuangan daerah,” ungkap Rafhan.
Dengan langkah strategis ini, Pemkot Kotamobagu optimistis dapat terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sumber:bolmongraya
Editor: Redaksi JurnalBMR
Dapatkan informasi Sulawesi Utara dan BMR terbaru setiap hari hanya di JurnalBMR.com.
