JURNALBMR.COM, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa hingga akhir Maret 2026, pemerintah akan melindungi 6,5 juta hektare lahan sawah. Ini merupakan langkah untuk mencegah alih fungsi lahan yang berpotensi merugikan ketahanan pangan.
Dalam pernyataannya, Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah telah membentuk tim terpadu guna mempercepat pengendalian alih fungsi sawah.
“Dalam rapat minggu lalu, kami mencatat lahan sawah yang dilindungi di delapan provinsi yang total luasnya mencapai 3.836.944 hektare telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR),” ungkap Zulhas usai rapat koordinasi di kantornya, Senin (30/3).
Pada tahap berikutnya, pemerintah juga telah berhasil menetapkan 2,7 juta hektare lahan di 12 provinsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi. Dengan demikian, total luas yang dilindungi hingga akhir Maret mencapai 6,5 juta hektare.
Zulkifli Hasan menjelaskan, “Di 12 provinsi ini, kami menargetkan penyelesaian pada akhir Maret. Di antara provinsi tersebut termasuk Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, dengan total luas mencapai 2.739.640,69 hektare.”
Lahan sawah yang sudah dipetakan ini tinggal menunggu penetapan resmi dari Kementerian ATR yang diharapkan dapat diselesaikan segera. “Kami berharap semua proses penetapan selesai tepat waktu, sehingga dapat memenuhi target kami,” lanjutnya.
Langkah selanjutnya adalah penetapan Lahan Sawah Dilindungi di 17 provinsi lainnya, yang ditargetkan dapat diselesaikan hingga akhir Juni 2026. “Kami optimis bahwa semua lahan sawah yang dilindungi dapat selesai sebelum 15 Juni mendatang,” pungkas Zulhas.
Sumber: www.cnnindonesia.com
Editor: Redaksi JurnalBMR
Dapatkan informasi ekonomi dan bisnis terbaru setiap hari hanya di JurnalBMR.com.
